Singaraja – Sebagai bentuk implementasi kerja sama penelitian antara Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Kecamatan Wilayah Timur Kabupaten Buleleng. FGD ini berlangsung di Kantor Camat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada Rabu (28/10/2026). Adapun Kecamatan Wilayah Timur yang dilibatkan, yaitu Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan.
FGD dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Swakelola, I Wayan Budiarta, M.Pd., dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Undiksha, Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., yang juga merupakan bagian dari Tim Pelaksana Swakelola dari Undiksha. FGD tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BRIDA Kabupaten Buleleng, Camat Tejakula, Camat Kubutambahan, Camat Sawan, para kepala desa/perbekel se-Kecamatan Tejakula, Sawan, dan Kubutambahan serta Tim Pengawas dan Tim Teknis Swakelola Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan FGD oleh Sekretaris BRIDA Kabupaten Buleleng, drg. I Ketut Wika. Dalam sambutannya, drg. I Ketut Wika menyampaikan bahwa penyusunan kajian kepuasan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh gambaran objektif mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng. Penyusunan kajian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data dan angka tingkat kepuasan tetapi juga mampu menghimpun berbagai pandangan, masukan serta aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Buleleng.
Lebih lanjut, drg. I Ketut Wika menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat, khususnya pemerintah kecamatan dan desa, khususnya Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Sawan dalam memberikan informasi serta masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman yang dirasakan secara langsung di wilayah masing-masing. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Pada sesi berikutnya, Prof. I Nengah Suastika memaparkan materi Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Dalam pemaparannya, Prof. I Nengah Suastika menjelaskan bahwa kajian kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penilaian terhadap pelayanan administratif tetapi juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kondisi sosial yang dirasakan masyarakat.
Terdapat 12 aspek utama yang menjadi fokus dalam penyusunan kajian dan memerlukan masukan serta penilaian dari masyarakat, yaitu aspek kesehatan; pendidikan; ekonomi; penyediaan fasilitas publik; kepemimpinan sosial; permasalahan daerah; penyediaan infrastruktur; stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum; sosial budaya; penyediaan pangan, sandang dan papan; transformasi tata kelola pemerintahan serta pembangunan wilayah.
Masing-masing aspek tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Buleleng. Pada aspek kesehatan, misalnya, penilaian mencakup kualitas dan keterjangkauan sumber daya manusia kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit hingga upaya pencegahan penyakit dan penurunan angka stunting. Sementara itu, pada aspek pendidikan, perhatian diberikan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; kualitas tenaga pendidik; pemerataan layanan pendidikan; peningkatan literasi dan numerasi serta penyediaan sarana olahraga dan pengembangan peran pemuda.
Selain itu, aspek ekonomi turut mencakup peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Adapun aspek fasilitas publik dan infrastruktur menyoroti ketersediaan serta kualitas jalan; pengelolaan sampah, kebersihan, dan kerapian fasilitas publik; transportasi; ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan sarana pelayanan publik lainnya.
Terdapat pula aspek kepemimpinan sosial yang mencakup tentang komitmen, responsif dan kolaboratif untuk kemajuan daerah responsif. Selanjutnya dibahas pula beberapa aspek permasalahan daerah khususnya di Kabupaten Buleleng, seperti penyediaan air bersih, penanggulangan bencana alam perubahan iklim serta penurunan angka kemiskinan.
Aspek selanjutnya berkaitan dengan infrastruktur, seperti irigasi, transportasi dan tata ruang. Aspek stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum yang perlu dibahas berkaitan dengan penanganan konflik sosial dan adat. Aspek sosial budaya terkait pelestarian kesenian tradisional; pemenuhan hak dan perlindungan anak; kesetaraan gender dan hiburan.
Aspek penyediaan pangan, sandang dan papan, yang menjadi perhatian kapasitas petani dan kualitas produk tani serta jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian.
Melalui pemaparan tersebut, Prof. Suastika menegaskan pentingnya masukan dari para peserta FGD terhadap seluruh aspek tersebut agar kajian yang disusun mampu menggambarkan kondisi riil di wilayah masing-masing khususnya di wilayah Tejakula, Kubutambahan dan Sawan. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang kepada para peserta untuk menyampaikan berbagai pandangan, evaluasi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Sawan. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan hasil kajian sebelum nantinya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Undiksha bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BRIDA Buleleng berkomitmen untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan guna mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Buleleng yang semakin responsif dan berkelanjutan.
