Singaraja – Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dari Universitas Pendidikan Ganesha kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Kecamatan, Kamis (29/10/2026), bertempat di Kantor Camat Seririt, Kabupaten Buleleng. Kegiatan kali ini menyasar Wilayah Barat Kabupaten Buleleng yang meliputi Kecamatan Busungbiu, Gerokgak dan Seririt.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, S.H., didampingi Kepala dan Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Camat Seririt I Putu Satriawan, S.H., M.H. serta Camat Busungbiu Putu Gede Yudana, S.H. Kegiatan ini turut dihadiri para Perbekel dan Lurah di Kecamatan Seririt, Perbekel di Kecamatan Busungbiu dan Gerokgak, Tim Pelaksana Swakelola, Tim Teknis serta Tim Pengawas Kajian.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyampaikan pentingnya kajian ini karena dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap program pembangunan daerah dan pelayanan publik yang telah dilakukan. Hasil kajian kedepannya menjadi rekomendasi kebijakan sehingga diharapkan peserta FGD memberikan masukan maupun kritik untuk kepentingan masyarakat Buleleng.
Pada sesi pemaparan materi, Prof. I Nengah Suastika selaku Tim Penyusun menjelaskan substansi dan ruang lingkup Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Dalam paparannya disampaikan bahwa kajian ini tidak hanya berorientasi pada penilaian terhadap kualitas pelayanan administratif tetapi juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta kondisi sosial dan ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Terdapat 12 aspek utama yang menjadi fokus penilaian dalam kajian tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, penyediaan fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, penyediaan infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum, sosial budaya, penyediaan pangan, sandang dan papan, transformasi tata kelola pemerintahan, serta pembangunan wilayah.
Masing-masing aspek selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Buleleng. Pada aspek kesehatan, misalnya, penilaian mencakup ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit, upaya pencegahan penyakit hingga penurunan angka stunting.
Sementara pada aspek pendidikan, perhatian diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi serta penyediaan fasilitas olahraga dan pengembangan peran generasi muda.
Aspek ekonomi mencakup peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Adapun aspek fasilitas publik dan infrastruktur menitikberatkan pada ketersediaan dan kualitas jalan, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga serta berbagai sarana pelayanan publik lainnya.
Kajian ini juga memberikan perhatian terhadap aspek kepemimpinan sosial, terutama komitmen, responsivitas dan kemampuan membangun kolaborasi dalam mendorong kemajuan daerah. Selain itu, sejumlah persoalan strategis Kabupaten Buleleng turut menjadi perhatian, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim serta upaya pengentasan kemiskinan.
Pada aspek stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum, pembahasan diarahkan pada penanganan konflik sosial maupun persoalan adat. Sementara aspek sosial budaya mencakup pelestarian kesenian tradisional, pemenuhan hak dan perlindungan anak, kesetaraan gender serta pengembangan ruang hiburan dan aktivitas masyarakat.
Selanjutnya, aspek penyediaan pangan, sandang, dan papan menyoroti kapasitas petani, kualitas hasil pertanian, penguatan jejaring distribusi pascaproduksi, serta pengawasan stabilitas harga komoditas pertanian. Keseluruhan aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah telah menjawab kebutuhan masyarakat.
Prof. Suastika menekankan bahwa keterlibatan masyarakat melalui FGD menjadi salah satu elemen penting dalam menghasilkan kajian yang komprehensif dan mencerminkan kondisi riil di setiap wilayah. Dengan demikian, masukan dari para peserta diharapkan tidak hanya menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat tetapi juga mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan prioritas yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil diskusi, sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi perhatian peserta FGD wilayah barat. Pada bidang kesehatan, aspirasi masyarakat terutama berkaitan dengan keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, termasuk pengemudi ambulans. Selain itu, disampaikan pula kebutuhan penambahan ambulans jenazah, peningkatan fasilitas kesehatan, kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk warga yang sedang merantau serta usulan penyediaan rumah singgah bagi pasien yang menjalani rujukan pengobatan ke Denpasar.
Di bidang pendidikan, peserta menyampaikan perlunya revitalisasi dan penambahan fasilitas sekolah, penguatan upaya pencegahan perundungan, peningkatan bantuan seragam sekolah dan Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) serta solusi terhadap keterbatasan daya tampung sejumlah SMP yang telah melebihi daya tampung.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian. Masyarakat menyoroti penanganan sampah anorganik dan residu, kebutuhan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta perlunya kepastian mekanisme dan alur pengangkutan sampah. Peserta juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha pengolahan sampah sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah desa.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peserta FGD mengusulkan penguatan UMKM melalui inovasi pengolahan hasil pertanian, kemudahan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan ikon atau pusat pemasaran produk unggulan lokal di tingkat kecamatan, serta pengembangan pariwisata berbasis potensi dan keunggulan masing-masing desa.
Sejumlah aspirasi lainnya turut disampaikan, antara lain peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan, keberlanjutan penyelenggaraan festival daerah, penyediaan ruang publik seperti lokasi Car Free Day (CFD), penataan kawasan pasar dan pusat kota, pencegahan penyakit menular, pengembangan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) serta penguatan identitas dan daya tarik wilayah sebagai penunjang aktivitas sosial, ekonomi dan pariwisata.
Berbagai masukan tersebut menjadi gambaran mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi peserta yang belum berkesempatan menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum diskusi, panitia juga menyediakan kuesioner sebagai sarana untuk memberikan tanggapan dan masukan tambahan. Seluruh aspirasi yang dihimpun, baik melalui diskusi maupun kuesioner, selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan hasil kajian.
Pengumpulan data dan penjaringan aspirasi masyarakat melalui FGD akan terus dilanjutkan di wilayah tengah Kabupaten Buleleng. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan diperoleh potret kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng secara lebih menyeluruh dan komprehensif sehingga hasil kajian Tahun 2026 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
