Singaraja – Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dari Universitas Pendidikan Ganesha bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng terus berupaya mematangkan hasil kajian tersebut melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Laporan Antara yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di Ruang Rapat BRIDA Buleleng.
FGD Laporan Antara dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, perwakilan perangkat daerah terkait, Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Camat Sawan dan perwakilan camat se-Kabupaten Buleleng, Ketua Forkomdeslu Kabupaten Buleleng, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Buleleng, Tim Pengendali Mutu, Tim Pelaksana dari Undiksha, Tim Teknis serta Tim Pengawas.
Dalam forum tersebut, Ketua Tim Pelaksana, I Wayan Budiarta, M.Pd., memaparkan perkembangan pelaksanaan kajian yang mencakup hasil pengumpulan data, pelaksanaan FGD di tingkat kecamatan serta analisis sementara terhadap 13 aspek pengukuran. Aspek-aspek tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum, sosial budaya, pangan, sandang dan papan, transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, serta media habit masyarakat Buleleng.
Berdasarkan hasil pemaparan, kajian sementara telah memberikan gambaran awal mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi pelayanan publik dan mengidentifikasi berbagai isu strategis di Kabupaten Buleleng. Meskipun demikian, forum memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas hasil kajian. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang nilai antar-aspek yang relatif berdekatan sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut agar prioritas pembenahan dapat ditentukan secara lebih terarah. Di samping itu, adanya perubahan aspek dan indikator pengukuran dibandingkan kajian tahun 2025 perlu menjadi perhatian dalam penyajian hasil, khususnya terkait keterbandingan data antarperiode.
Di samping itu, jumlah sampel responden yang terkumpul tercatat masih di bawah target, ditambah dengan adanya kekosongan data pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukan proses verifikasi lebih lanjut. Temuan dari FGD dipandang baru sebatas memetakan permukaan persoalan. Oleh karena itu, kajian mendalam sangat dibutuhkan guna menelusuri akar permasalahan yang sebenarnya, termasuk mengevaluasi kembali efektivitas berbagai program yang masih menuai keluhan publik meski secara keseluruhan dinilai sudah berjalan baik.
Para peserta rapat turut menekankan agar hasil kajian ini tidak sekadar berhenti pada penetapan angka indeks semata, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi program dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi diharapkan lebih spesifik, terutama pada indikator dengan nilai terendah, disusun per OPD dan per kecamatan, serta didukung oleh data yang lebih rinci seperti kondisi transportasi, perparkiran, lalu lintas, drainase, trotoar, dan penerangan jalan. Indikator transportasi juga disarankan dipisahkan antara kemacetan, angkutan umum, dan perparkiran agar arah intervensi lebih jelas. Selain itu, data media habit yang diperoleh dipandang sangat potensial untuk menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi publik pemerintah daerah.
Melalui pelaksanaan FGD Laporan Antara ini, diharapkan berbagai masukan dan catatan yang disampaikan oleh peserta dapat menjadi bahan penyempurnaan laporan sehingga hasil akhir kajian mampu menyajikan analisis yang lebih mendalam serta rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah.
