Singaraja – Setelah menjaring aspirasi masyarakat di Wilayah Timur dan Barat Kabupaten Buleleng, Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Kecamatan Wilayah Tengah Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (30/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng.
FGD dipimpin oleh Sekretaris BRIDA Kabupaten Buleleng, drg. I Ketut Wika serta dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada, para perbekel dan lurah dari ketiga kecamatan tersebut, Tim Pelaksana Swakelola serta Tim Pengawas Kajian.
Selanjutnya, pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Tim Pelaksana Swakelola menjelaskan substansi dan ruang lingkup Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Dalam paparannya, disampaikan bahwa kajian ini tidak hanya berorientasi pada penilaian kualitas pelayanan administratif tetapi juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta kondisi sosial dan ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
Terdapat 12 aspek utama yang menjadi fokus penilaian dalam kajian tersebut, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, penyediaan fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, penyediaan infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum, sosial budaya, penyediaan pangan, sandang dan papan, transformasi tata kelola pemerintahan, serta pembangunan wilayah. Setiap aspek selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Buleleng.
Pada aspek kesehatan, misalnya, penilaian mencakup ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit, upaya pencegahan penyakit, hingga penurunan angka stunting. Sementara itu, pada aspek pendidikan, perhatian diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, serta penyediaan fasilitas olahraga dan pengembangan peran generasi muda.
Aspek ekonomi mencakup peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Adapun aspek fasilitas publik dan infrastruktur menitikberatkan pada ketersediaan dan kualitas jalan, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana pelayanan publik lainnya.
Kajian ini juga memberikan perhatian terhadap aspek kepemimpinan sosial, terutama komitmen, responsivitas, dan kemampuan membangun kolaborasi dalam mendorong kemajuan daerah. Selain itu, berbagai persoalan strategis Kabupaten Buleleng turut menjadi perhatian, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Pada aspek stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum, penilaian diarahkan pada penanganan konflik sosial maupun persoalan adat. Sementara itu, aspek sosial budaya mencakup pelestarian kesenian tradisional, pemenuhan hak dan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta pengembangan ruang hiburan dan aktivitas masyarakat.
Selanjutnya, aspek penyediaan pangan, sandang, dan papan menyoroti kapasitas petani, kualitas hasil pertanian, penguatan jejaring distribusi pascaproduksi, serta pengawasan stabilitas harga komoditas pertanian. Keseluruhan aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah telah mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Suastika menekankan bahwa keterlibatan masyarakat melalui FGD merupakan elemen penting untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan mampu mencerminkan kondisi riil di setiap wilayah. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan penilaian, mengidentifikasi berbagai persoalan serta mengemukakan kebutuhan prioritas yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah tengah Kabupaten Buleleng. Pada sektor infrastruktur dasar, masyarakat menyoroti kondisi drainase yang belum memadai, kerusakan jalan, jembatan dan trotoar, keterbatasan penerangan jalan, serta lambatnya penanganan perbaikan infrastruktur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Di sektor pendidikan, permasalahan yang mengemuka meliputi kekurangan tenaga pendidik, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta kerusakan sarana dan prasarana pendidikan yang belum tertangani secara optimal. Sementara itu, pada sektor pelayanan kesehatan dan kedaruratan, masyarakat menyoroti keterbatasan fasilitas pendukung, termasuk kebutuhan ambulans, serta perlunya peningkatan pelayanan kebencanaan dan rehabilitasi kawasan hutan.
Persoalan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam diskusi. Pengelolaan sampah dinilai belum berjalan secara efektif, sedangkan aktivitas galian dan kondisi drainase yang kurang baik turut menimbulkan dampak terhadap kebersihan serta penataan lingkungan permukiman. Selain itu, masyarakat menyoroti belum optimalnya regulasi dan pengawasan terhadap pemasangan infrastruktur utilitas, seperti tiang jaringan internet, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta mengganggu pemanfaatan fasilitas umum.
Pelaksanaan FGD di wilayah tengah ini sekaligus melengkapi rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah timur dan barat Kabupaten Buleleng. Dari keseluruhan rangkaian diskusi, berbagai masukan menunjukkan perlunya peningkatan kinerja pemerintah daerah, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan persampahan.
Selain itu, masyarakat mendorong peningkatan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi upaya penanggulangan bencana. Tidak kalah penting, peserta FGD juga mengharapkan adanya peningkatan koordinasi, responsivitas, dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat agar dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui rangkaian FGD di tiga wilayah Kabupaten Buleleng ini, berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Hasil kajian tersebut selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi rekomendasi bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.
