Singaraja – Sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan Sidang Tim Pengendali Mutu serta FGD Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya, Tim Penyusun Kajian Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng melaksanakan FGD Laporan Antara untuk penyusunan kajian tersebut. FGD ini dilaksanakan pada hari Jumat (24/10/2025) di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Tim penyusun kajian yang diketuai oleh Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si. serta terdiri dari dosen dari FHIS Undiksha termasuk salah satunya Dekan FHIS Undiksha memaparkan materi kajian. FGD tersebut diikuti pula oleh peserta FGD, yaitu dari Pejabat Dinas yang berkaitan dalam penyusunan kajian tersebut, Aparat Desa di Kabupaten Buleleng, Ketua BKS LPD dan Koordinator LPLPD di Kabupaten Buleleng serta staf dari BRIDA Kabupaten Buleleng.
Kegiatan FGD Laporan Antara Penyusunan Kajian Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta peluang optimalisasi tata kelola LPD di Kabupaten Buleleng. FGD Laporan Antara ini menjadi wadah untuk memaparkan hasil temuan sementara dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan laporan akhir kajian.
Tim Penyusun Kajian Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi optimalisasi tata kelola LPD yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan dinamika ekonomi masyarakat desa. LPD memiliki peran vital dalam memperkuat perekonomian desa. Oleh karena itu, tata kelolanya perlu disesuaikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selanjutnya, Tim Penyusun dalam FGD Laporan Antara memaparkan pula hasil sementara yang menunjukkan adanya variasi tingkat kinerja dan tata kelola antar LPD di Kabupaten Buleleng. Kajian ini memetakan aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, peran pengawasan, serta hubungan LPD dengan masyarakat desa.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta memberikan tanggapan dan masukan konstruktif terkait hasil kajian sementara. Diharapkan dengan adanya FGD ini menjadi forum penting untuk memastikan bahwa hasil akhir kajian nantinya benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan LPD di Kabupaten Buleleng.
