SAMBUTAN

KETUA UMUM IKATAN GEOGRAFI INDONESIA

PADA PIT 1G1 XIV Dl SINGARAJA BALI

Asallamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara mimbar PIT IGI XIV dan seminar. Semoga PIT IGI tahun ini memberi manfaat besar bagi pembangunan bangsa dan kemajuan para geograf Indonesia. Tema seminar nasional adalah Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan, sangat diharapkan materi makalah seminar dan diskusi dapat memberikan peningkatan kualitas peserta seminar baik dosen, guru dan mahasiswa dan praktisi profesi yang menekuni bidang ilmu geografi.

Geografi masa depan berkembang dengan pesat dan focus pada masalah utama: wilayah dan ruang, lingkungan dan sumberdaya serta iptek geografis. Dengan objek kajiannya yang berupa geosfer. Dalam pembangunan nasional geografi memiliki peran utama terkait dengan UUPR, UUPLH dan UU Informasi Geospasial. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan pengolahan data sumberdaya geospasial geografis merupakan materi kajian penting yang harus diimplementasikan baik di pendidikan geografi maupun diaplikasi pembangunan. Geografi pada konggres IGI ke XIII di Surabaya diamanatkan bahwa pelajaran geografi agar diajarkan secara konsisten materinya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. selain itu, materi dasar geografi meliputi objek gejala alarn dan kehidupan, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan sistem informasi geografi. Demi kemanfaatan bagi pembangunan karakter bangsa, geografi memberikan ciri pendidikan cinta tanah air. Pada pembelajaran geografi ke depan perlunya mitigasi bencana bagian substansi dalam kurikulum geografi bersama tingkungan hidup dan sistem informasi geografi.

Sistem informasi geografi dan penginderaan jauh mempunyai keunggulan dalam pengelolaan pembelajaran objek geografi. Hal ini terkait dengan disyahkanknnya UU Informasi Geospasial, sehingga geograf memiliki kompetensi yang mantap dalam pembangunan bangsa, penggunaan peta, atlas, globe dan alat peraga pendidikan geografi sangat mutlak dibutuhkan tidak hanya oleh para pendidik guru dan dosen geografi tetapi juga untuk praktisi dan kepentingan umum. Perkembangan penggunaan informasi geospasial tematik dan dasar di dunia sangat pesat terutama di Negara maju di Eropa dan Amerika. Kendala di lapangan proses pembelajaran geografi masih menghadapi kendala seperti belum semua guru geografi paham tentang sistem informasi geografi (SIG) dan juga penginderaan jauh, kurangnya alat peraga dan alokasi waktu. Demikian juga di pemanfaatan informasi geospasiaJ di pemerintahan dan masyarakat belum optimal. SIG dewasa ini perlu dipercepat dan diperluas penggunaannya baik di pendidikan, pemerintahan dan bahkan di dalam bisnis, swasta dan kehidupan sehari hari sangat dibutuhkan.

PIT IGI di Bali tahun ini memberi dorongan kepada geograf untuk focus pada pendidikan geografi, pembangunan wilayah berkelanjutan dan implementasi geografi untuk membangun kesejahateraan rakyat. Untuk merealisasi program ini dalam acara ini selain seminar akan dirumuskan program kerja pendidikan geografi masa depan, IPTEK dan jejaring, PIT regional, profesi SDM berkualitas. Ke depan IGI berkeinginan untuk menyumbangkan konsep pembangunan nasional masa depan bangsa yang kokoh di dunia dan menjadi tumpuan/kiblat kokoh di dunia.

PIT IGI dan seminar ini sebagai program utama IGI untuk pengembangan kualitas geograf di Indonesia. Dengan demikian, lulusan geografi masih sangat kurang dan dibutuhkan oleh banyak bidang kerja di Indonesia maupun di luar negeri.

Semoga PIT IGI dan seminar ini berjalan sukses dan dapat berdampak positif aktif berkelanjutan bagi para guru, dosen dan siswanya, praktisi dn masyarakat luas. Kami menghaturkan terima kasih kepada Rektor Undiksha. Pimpinan daerah, Dekan dan Ketua Jurusan Geografi serta pengurus IGI Daerah Bali dan delegasi daerah, Panitia penyelenggara dan panitia seminar serta pemakalah untuk ikut mendukung terselenggaranya PIT IGI XIV dan seminar nasional. Amin

Singaraja, Juli 2011

Ketua UMUM IGI

Prof, Dr. Suratman Worosuprojo, M.Sc.

MARJINALISASI PERTANIAN DI TENGAH PERKEMBANGAN KOTA
DAN PARIWISATA (PERSPEKTIF BALI)

I Putu Sriartha
Dosen Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

INTISARI
Keberlanjutan pembangunan Bali sangat tergantung kepada pertanian, budaya, dan pariwisata. Di samping sebagai sumber ekonomi, pertanian Bali
berfungsi sebagai penyangga budaya dan pariwisata. Kebijakan Pemerintah Daerah dan perilaku pihak swasta yang menekankan sektor nonpertanian, mengakibatkan terjadinya transformasi wilayah, terutama perkembangan kota dan pariwisata yang tak terkendali, sehingga memunculkan masalah baru yakni marjinalisasi pertanian, yang gejalanya nampak dari maraknya alih fungsi lahan pertanian. Faktor internal
petani, terutama perubahan gaya hidup , juga memperparah alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian produktif (sawah) dengan pesat beralihfungsi ke nonpertanian di daerah pinggiran Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), di pinggiran objek wisata Kuta, Tanah Lot, Bedugul,Ubud, dan di sepanjang jalur jalan utama di Bali.

Alih fungsi lahan pertanian membawa dampak yang sangat luas, diantaranya terancamnya eksistensi subak sebagai kearifal budaya lokal dalam pertanian Bali. Langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan pertanian Bali harus diawali dengan adanya komitmen dan kesadaran yang kuat dari Pemerintah Daerah bahwa masa depan daerah dan masyarakat Bali sangat tergantung pada pertanian.

Berdasarkan komitmen dan kesadaran itu, dilakukan tindakan kongrit, yaitu : (1) segera dilakukan analisis spasial tentang penetapan zonasi wilayah pertanian eksklusif (exclusive/permanent agricultural zoning), sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Perlidungan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Zonasi pertanian eksklusif harus dibuat pada skala detail dalam bingkai RDTR (desa/kecamatan), RTWK (kabupaten) dan RTRWP (propinsi). Proses perencanaan dan penetapannya harus melibatkan masyarakat (petani/subak setempat). (2) Penetapan zonasi pertanian eksklusif harus dilengkapi perangkat peraturan tentang pembebasan biaya pajak, pemberian dana produksi dan insentif lainnya bagi petani dan subak, pemberlakuan disinsentif/sanksi berat dan tegas bagi pihak yang melanggar. (3) Melindungi DAS hulu yang terkait langsung dengan pertanian dan subak dengan cara seperti langkah 1 dan 2. (4) Menetapkan pajak dan biaya sosial yang proporsional bagi pihak swasta/industri yang mengeksploitasi air dan lahan pertanian untuk bangunan, (5) pemberdayaan petani atau subak secara hukum (Perda tentang subak), dan secara ekonomi (pengembangan kewirausahaan/agribisnis).

Kata Kunci: Marjinalisasi Pertanian, Subak, Perkembangan Kota, Pariwisata.

Untuk mengunduh isi prosiding dapat dilihat pada lampiran file berikut.

Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan