uasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia, karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan simbol peradaban moderen oleh bangasa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya, salah satunya yaitu Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercemin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan atapun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.

Demokrasi tidak hanya sekedar sebagai prosedur, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan jalannya pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sebuah normativitas aturan dan keputusan hukum, melainkan yang lebih penting adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu setidak-tidaknya meliputi dua segi, yaitu menyangkut proses penyelenggaraan dan hasil-hasilnya. Inilah yang kemudian sangat penting untuk di bahas sehingga dapat tercipta pemilu berkualitas. Sebagai bentuk aktualisasi masyarakat secara akademik, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha mengadakan Seminar Nasional yang bertemakan: “Perguruan Tinggi Dalam Pusaran Pragmatisme Demokrasi : Menakar Peran Akademisi Untuk Penguatan Simpul NKRI”.